RSS

Sejarah Ekonomi Indonesia

09 Jun

Kalo mau download klik aja di bawah ini cuy:

Sejarah Ekonomi Indonesia

and preview_nya kyak di bawah ini ne….

Sejarah Ekonomi Indonesia

Pengenalan

Dalam dekade belakangan ini, Indonesia telah dilihat sebagai salah satu yang sukses di Asia Tenggara yang sangat bermasalah dan industrialisasi ekonomi baru, mengikuti jejak harimau Asia (Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan) (lihat Tabel 1). Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh dengan kecepatan mengesankan selama tahun 1980-an dan 1990-an, ini mengalami masalah yang cukup setelah krisis keuangan tahun 1997, yang menyebabkan reformasi politik signifikan. Saat ini perekonomian Indonesia sudah mulai pulih tetapi sulit untuk mengatakan kapan semua masalah tersebut akan diselesaikan. Meskipun Indonesia masih dapat dianggap sebagai bagian dari dunia berkembang, ia memiliki masa lalu yang kaya dan serbaguna, dalam ekonomi maupun arti budaya dan politik.

Dasar Fakta

Indonesia terletak di Asia Tenggara dan terdiri dari kepulauan besar di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan lebih dari 13,000 pulau. Pulau-pulau terbesar adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan (bagian selatan dari pulau Borneo), Sumatera, Sulawesi, dan Papua (sebelumnya Irian Jaya, yang merupakan bagian barat dari New Guinea). Indonesia’s total mengukur luas lahan 1.900.000 kilometer persegi (750.000 mil persegi). Ini adalah tiga kali luas Texas, hampir delapan kali luas Britania Raya dan sekitar lima puluh kali wilayah Belanda. Indonesia memiliki iklim tropis, tapi karena ada membentang besar dataran rendah dan daerah pegunungan banyak, bervariasi dari iklim panas dan lembab untuk lebih moderat di dataran tinggi. Selain tanah subur cocok untuk pertanian, Indonesia kaya berbagai sumber daya alam, yang bervariasi dari minyak bumi, gas alam, dan batubara, hingga logam seperti timah, bauksit nikel, tembaga, emas perak, dan. Ukuran penduduk Indonesia adalah sekitar 230 juta (2002), dimana pangsa terbesar (sekitar 60%) tinggal di Jawa.

Tabel 1

Produk Domestik Bruto per Kapita dibandingkan dengan Beberapa Negara Asia Lainnya (dolar tahun 1990)

Indonesia Indonesia Philippines Filipina Thailand Thailand Japan Jepang
1900 1900 745 745 1 033 1 033 812 812 1 180 1 180
1913 1913 904 904 1 066 1 066 835 835 1 385 1 385
1950 1950 840 840 1 070 1 070 817 817 1 926 1 926
1973 1973 1 504 1 504 1 959 1 959 1 874 1 874 11 439 11 439
1990 1990 2 516 2 516 2 199 2 199 4 645 4 645 18 789 18 789
2000 2000 3 041 3 041 2 385 2 385 6 335 6 335 20 084 20 084

Sumber: Angus Maddison, Perekonomian Dunia: Perspektif Seribu, Paris: OECD Pusat Studi Pembangunan 2001, 206, 214-215. For year 2000: University of Groningen and the Conference Board, GGDC Total Economy Database, 2003, http://www.eco.rug.nl/ggdc. Untuk tahun 2000: Universitas Groningen dan Conference Board, GGDC Total Ekonomi Database, 2003, http://www.eco.rug.nl/ggdc.

Aspek Penting Sejarah Ekonomi Indonesia

“Terjawab Peluang”

Anne Booth telah ditandai sejarah ekonomi Indonesia dengan frase agak melankolis “sejarah kesempatan yang hilang” (Booth 1998). Satu dapat membandingkan hal ini dengan sejarah J. Pluvier ‘Asia Tenggara pada abad kedua puluh, yang berjudul Abad terpenuhnya Ekspektasi (Breda 1999). Kesempatan yang hilang mengacu pada fakta bahwa meskipun kaya sumber daya alam dan berbagai macam tradisi budaya, ekonomi Indonesia telah berkinerja buruk untuk periode besar sejarah. Tampilan selengkapnya siklis akan membawa seseorang untuk berbicara tentang beberapa pembalikan ‘’keberuntungan.” Beberapa kali perekonomian Indonesia tampaknya janji kelanjutan pembangunan ekonomi yang menguntungkan dan modernisasi yang sedang berlangsung (misalnya, Jawa di akhir abad kesembilanbelas, Indonesia pada akhir 1930-an atau di awal 1990-an). Tapi untuk waktu Indonesia karena berbagai alasan dan lagi mengalami insiden parah yang melarang perluasan lebih lanjut. Insiden ini seringkali berasal dari bidang kelembagaan atau politik internal (baik setelah kemerdekaan atau pada masa kolonial), meskipun pengaruh eksternal seperti Depresi 1930-an ini juga memiliki pengaruh mereka bernasib buruk terhadap perekonomian-ekspor rentan.

“Bhineka Tunggal Ika”

Selain itu, kita sering membaca tentang “kesatuan dalam keragaman.”. Ini bukan hanya sebuah slogan politik diulang pada berbagai waktu oleh pemerintah Indonesia sendiri, tetapi juga dapat diterapkan pada heterogenitas dalam fitur nasional negara ini sangat besar dan beragam. Logikanya, masalah-masalah politik yang timbul dari suatu negara bangsa yang heterogen memiliki (negatif) pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian nasional. Perbedaan paling mencolok antara Jawa yang padat penduduknya, yang memiliki tradisi panjang politik dan ekonomi mendominasi Kepulauan Luar jarang penduduknya. Tapi juga di Jawa dan dalam berbagai Kepulauan Luar, satu bertemu dengan keragaman budaya yang kaya. Perbedaan ekonomi antara pulau bertahan. Namun demikian, selama berabad-abad, perdagangan antar berkembang dan giat memiliki manfaat integrasi regional dalam nusantara.

Pembangunan Ekonomi dan Pembentukan Negara

Pembentukan negara dapat dilihat sebagai syarat untuk sebuah ekonomi nasional yang muncul. Proses ini pada dasarnya dimulai di Indonesia pada abad kesembilan belas, ketika Belanda dijajah daerah sebagian besar mirip dengan Indonesia masa kini. Kolonial Indonesia disebut “Hindia Belanda.” Istilah ‘(Belanda) Hindia’ terutama digunakan pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas dan termasuk pos perdagangan di luar kepulauan Indonesia.

Meskipun kadang-kadang penulisan sejarah nasional Indonesia mengacu pada 350 tahun dianggap dominasi kolonial, adalah berlebihan untuk menafsirkan kedatangan Belanda di Banten pada tahun 1596 sebagai titik awal penjajahan Belanda. Hal ini lebih masuk akal untuk mengatakan kolonisasi yang dimulai pada tahun 1830, ketika Perang Jawa (1825-1830) telah berakhir dan Belanda memulai pemerintahan, birokrasi sentralisasi di Jawa tanpa menahan diri lebih lanjut. Dari seterusnya pertengahan abad kesembilan belas, penjajahan Belanda tidak membentuk batas-batas negara bangsa Indonesia, meskipun juga dimasukkan kelemahan di negara bagian: segmentasi etnis peran ekonomi, distribusi yang tidak merata spasial kekuasaan, dan sistem politik yang sebagian besar didasarkan pada penindasan dan kekerasan. Hal ini, antara lain, berulang kali menyebabkan masalah politik, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Indonesia berhenti menjadi koloni pada tanggal 17 Agustus 1945 saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, meskipun kemerdekaan penuh diakui oleh Belanda hanya setelah empat tahun konflik kekerasan, pada tanggal 27 Desember 1949.

Evolusi Pendekatan metodologis untuk Indonesia Sejarah Ekonomi

Sejarah ekonomi Indonesia analisis berbagai topik, dan berbeda dari karakteristik dinamis ekspor bahan baku, ekonomi dualis yang baik Barat dan pengusaha Indonesia berpartisipasi, dan mengukur variasi regional yang kuat dalam perekonomian. Sementara di masa lalu sejarawan Belanda tradisional terfokus pada era kolonial (terinspirasi oleh arsip kolonial kaya), dari tahun 1960-an dan 1970-an dan seterusnya semakin banyak sarjana (antara yang juga banyak orang Indonesia, tapi juga Australia dan Amerika sarjana) mulai studi pasca perang acara Indonesia sehubungan dengan masa lalu kolonial. Selama tahun 1990-an perhatian bergeser secara bertahap dari identifikasi dan eksplorasi tema penelitian baru terhadap sintesis dan upaya untuk menghubungkan pembangunan ekonomi dengan isu-isu historis yang lebih luas. Pada tahun 1998 pertama yang sangat baik buku-panjang survei sejarah ekonomi Indonesia modern diterbitkan (Booth 1998). Penekanan sintesis dan pelajaran yang juga hadir dalam sebuah buku baru tentang sejarah ekonomi modern Indonesia (Dick et al 2002). Buku ini sangat dianjurkan bertujuan pada penjajaran dari tiga tema: globalisasi, integrasi ekonomi dan pembentukan negara. Globalisasi mempengaruhi kepulauan Indonesia bahkan sebelum kedatangan Belanda. Masa negara, terpusat militer-birokrasi Orde Baru Soeharto (1966-1998) hanya gelombang terbaru dari globalisasi. Sebuah perekonomian nasional muncul secara bertahap dari tahun 1930-an sebagai Kepulauan Luar (nama kolektif yang merujuk kepada semua pulau-pulau di luar Jawa dan Madura) diorientasikan ke arah industrialisasi Jawa.

Dua tradisi penelitian menjadi sangat penting dalam studi sejarah ekonomi Indonesia selama dekade terakhir. Salah satunya adalah pendekatan yang sangat kuantitatif, yang memuncak dalam rekonstruksi pendapatan nasional Indonesia dan akun nasional selama periode waktu yang lama, dari akhir abad kesembilanbelas sampai hari ini (Van der Eng 1992, 2001). Tradisi penelitian lain menyoroti kerangka kelembagaan pembangunan ekonomi di Indonesia, baik sebagai warisan kolonial dan seperti yang telah berkembang sejak kemerdekaan. Ada apresiasi yang tumbuh di kalangan sarjana bahwa kedua pendekatan saling melengkapi.

Sebuah Survei Kronologis Sejarah Ekonomi Indonesia

Ekonomi pre kolonial

Ada beberapa kerajaan yang berpengaruh di kepulauan Indonesia selama era pra-kolonial (misalnya Sriwijaya, Mataram, Majapahit) (lihat lebih lanjut Reid 1988,1993; Ricklefs 1993). Banyak perdebatan berpusat pada apakah ini puncak perdagangan Asia adat secara efektif terganggu oleh kedatangan pedagang barat pada akhir abad ke lima belas

Abad keenam belas dan ketujuh belas

Sekarang penelitian-hari oleh para sarjana dalam sejarah ekonomi pra-kolonial berfokus pada dinamika perdagangan awal-modern dan memberikan perhatian khusus untuk peran kelompok-kelompok etnis yang berbeda seperti Arab, Cina dan berbagai kelompok masyarakat adat pedagang dan pengusaha. Selama keenam belas hingga abad kesembilan belas penjajah barat hanya memiliki sedikit pegangan di sejumlah tempat di kepulauan Indonesia. Sebagai akibatnya banyak dari sejarah ekonomi pulau-pulau yang lolos dari perhatian para sejarawan ekonomi. Kebanyakan data pada masalah-masalah ekonomi diturunkan oleh pengamat barat dengan pandangan mereka yang terbatas. Sebagian besar kawasan itu tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi sendiri, termasuk pertanian subsisten (yang hasilnya belum tentu sangat sedikit) dan perdagangan lokal dan regional.

Sebuah literatur penelitian yang lebih tua telah secara ekstensif mencakup peran Belanda di kepulauan Indonesia, yang dimulai pada 1596 ketika ekspedisi pertama berlayar kapal Belanda tiba di Banten. Pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas perdagangan luar negeri Belanda di Timur Jauh, yang berfokus pada barang-barang bernilai tinggi, berada di tangan Belanda Timur kuat India Company (secara penuh: Amerika Hindia Trading Company, atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie [VOC], 1602-1795). Namun, daerah itu masih terfragmentasi dan kehadiran Belanda hanya terkonsentrasi di sejumlah pos perdagangan.

Selama abad kedelapan belas, kopi dan gula menjadi produk yang paling penting dan Jawa menjadi daerah yang paling penting. VOC secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari para penguasa Jawa dan mengadakan mencengkeram bagian produktif Jawa. VOC juga aktif terlibat dalam perdagangan intra-Asia. Misalnya, kapas dari Bengal dijual di daerah tumbuh lada. VOC adalah sebuah perusahaan yang sukses dan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham besar. Korupsi, kurangnya modal investasi, dan meningkatnya persaingan dari Inggris menyebabkan kematian dan pada tahun 1799 VOC datang ke akhir (Gaastra 2002, Jacobs 2000).

Abad kesembilan belas

Di abad kesembilan belas proses penjajahan yang lebih intensif dimulai, terutama di Jawa, di mana Sistem Budidaya (1830-1870) didasarkan (Elson 1994; Fasseur 1975).

Selama era Napoleon posting perdagangan VOC di Nusantara telah berada di bawah pemerintahan Inggris, namun pada tahun 1814 mereka datang lagi di bawah kekuasaan Belanda. Selama Perang Jawa (1825-1830), pemerintahan Belanda di Jawa ditantang oleh sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro Jawa. Untuk menindas pemberontakan ini dan menetapkan aturan perusahaan di Jawa, biaya kolonial meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan penekanan kuat pada eksploitasi ekonomi koloni. Sistem Budidaya, diprakarsai oleh Johannes van den Bosch, adalah sistem negara-diperintah untuk produksi produk pertanian seperti gula dan kopi. Sebagai imbalan atas kompensasi tetap (upah tanam), orang Jawa dipaksa untuk menanam tanaman ekspor. Pengawas, seperti pegawai negeri dan bupati Jawa, dibayarkan budidaya murah hati ‘persentase’ untuk merangsang produksi. Ekspor produk tersebut konsinyasi kepada sebuah perusahaan perdagangan Belanda milik negara (yang Nederlandsche Handel-Maatschappij, NHM, didirikan tahun 1824) dan menguntungkan dijual di luar negeri.

Meskipun keuntungan (‘slot Botig’) untuk negara Belanda periode 1830-1870 tersebut memang cukup, karena berbagai alasan dapat disebutkan untuk perubahan ke sistem liberal: (a) munculnya ideologi politik baru liberal; (b) bertahap warisan dari Sistem Budidaya selama tahun 1840-an dan 1850-an karena reformasi internal yang diperlukan, dan (c) pertumbuhan swasta (Eropa) kewirausahaan dengan pengetahuan dan minat dalam eksploitasi sumber daya alam, yang mengambil kebutuhan untuk manajemen pemerintahan ( Van Zanden dan Van Riel 2000: 226).

Tabel 2

Hasil Keuangan Pemerintah Budidaya, 1840-1849 (‘Budidaya Sistem’) (dalam ribuan gulden pada nilai sekarang)

1840-1844 1840-1844 1845-1849 1845-1849
Kopi 40 278 40 278 24 549 24 549
Gula 8 218 8 218 4 136 4 136
Indigo, 7 836 7 836 7 726 7 726
Lada, Teh 647 647 1 725 1 725
Jumlah keuntungan bersih 39 341 39 341 35 057 35 057

Sumber: Fasseur 1975: 20.

Tabel 3

Perkiraan Laba Total (‘slot Botig’) selama Sistem Budidaya,

1831/40 – 1861/70 (dalam jutaan gulden)

1831/40 1831-1840 1841/50 1841-1850 1851/60 1851-1860 1861/70 1861-1870
Pendapatan kotor penjualan produk kolonial 227.0 227,0 473.9 473,9 652.7 652,7 641.8 641,8
Biaya transportasi dll (NHM) 88.0 88,0 165.4 165,4 138.7 138,7 114.7 114,7
Jumlah beban 59.2 59,2 175.1 175,1 275.3 275,3 276.6 276,6
Total keuntungan bersih * 150.6 150,6 215.6 215,6 289.4 289,4 276.7 276,7

Sumber: Zanden Van dan Van Riel 2000: 223.

* Dihitung kembali oleh Van Zanden dan Van Riel untuk memasukkan subsidi untuk NHM dan biaya lainnya yang sebenarnya manfaat ekonomi Belanda.

Zaman keemasan ekonomi ekspor kolonial (1900-1942)

Setelah tahun 1870, perusahaan swasta dipromosikan tapi ekspor bahan baku mendapatkan momentum yang menentukan setelah 1900. Gula, kopi, lada dan tembakau, produk ekspor tua, semakin ditambah dengan ekspor yang sangat menguntungkan dari minyak bumi, karet, kopra, minyak kelapa dan serat. Kepulauan Luar disediakan pangsa meningkat dalam ekspor luar negeri, yang disertai dengan mengintensifkan perdagangan internal di dalam nusantara dan dihasilkan peningkatan arus impor dari luar negeri. Pertanian ekspor dibudidayakan baik dalam skala besar perkebunan Eropa (biasanya disebut kebun pertanian) dan oleh petani pribumi. Ketika eksploitasi minyak menjadi menguntungkan di akhir abad kesembilanbelas, minyak bumi memperoleh posisi terhormat dalam paket total ekspor. Pada awal abad kedua puluh, produksi minyak semakin terkonsentrasi di tangan Koninklijke / Shell Group.

Gambar 1

Luar Negeri Ekspor dari Hindia Belanda, 1870-1940

(Dalam jutaan gulden, nilai sekarang)

Source: Statistik Perdagangan

Momentum ekspor menguntungkan menyebabkan ekspansi luas kegiatan ekonomi di kepulauan Indonesia. Integrasi dengan pasar dunia juga mendorong integrasi ekonomi internal ketika sistem jalan, sistem kereta api (di Jawa dan Sumatera) dan sistem pelabuhan diperbaiki. Dalam pelayaran, sebuah kontribusi penting dibuat oleh KPM (Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Royal Packet Perusahaan perahu) yang berfungsi integrasi ekonomi maupun perluasan imperialis. Jalur pelayaran bersubsidi ke sudut-sudut terpencil di kepulauan yang luas membawa kabur barang-barang ekspor (hasil hutan), barang impor yang ditawarkan dan diangkut pegawai negeri sipil dan militer.

Depresi tahun 1930-an memukul perekonomian ekspor parah. Industri gula di Jawa runtuh dan tidak bisa benar-benar pulih dari krisis. Di beberapa produk, seperti karet dan kopra, produksi telah ditingkatkan untuk mengimbangi harga yang lebih rendah. Dalam ekspor karet adat produsen karena alasan menghindar dari perjanjian pembatasan internasional. Depresi diendapkan pengenalan tindakan proteksionis, yang berakhir masa liberal yang mulai pada tahun 1870. Berbagai pembatasan impor diluncurkan, membuat perekonomian lebih mandiri, seperti misalnya dalam produksi beras, dan merangsang integrasi domestik. Karena guilder Belanda yang kuat (Belanda berpegang pada standar emas sampai 1936), perlu waktu relatif lama sebelum pemulihan ekonomi terjadi. Pecahnya Perang Dunia II terganggu perdagangan internasional, dan pendudukan Jepang (1942-1945) serius terganggu dan dislokasi tatanan ekonomi.

Tabel 4

Rata-rata Tahunan Pertumbuhan Ekonomi 1830-1990 Agregat Kunci

PDB per kapita Volume Ekspor Prices Harga Pengeluaran pemerintah
Sistem Budidaya 1830-1840 1830-1840 na na 13.5 13,5 5.0 5,0 8.5 8,5
Sistem Budidaya 1840-1848 1840-1848 na na 1.5 1,5 – 4.5 – 4,5 [Sangat rendah]
Sistem Budidaya 1849-1873 1849-1873 na na 1.5 1,5 1.5 1,5 2.6 2,6
Periode Liberal 1874-1900 1874-1900 [Sangat rendah] 3.1 3,1 – 1.9 – 1,9 2.3 2,3
Periode Etis 1901-1928 1901-1928 1.7 1,7 5.8 5,8 17.4 17,4 4.1 4,1
Depresi Besar 1929-1934 1929-1934 -3.4 -3,4 -3.9 -3,9 -19.7 -19,7 0.4 0,4
Sebelum perang Pemulihan 1934-1940 1934-1940 2.5 2,5 2.2 2,2 7.8 7,8 3.4 3,4
Orde Lama 1950-1965 1950-1965 1.0 1,0 0.8 0,8 – 2.1 – 2,1 1.8 1,8
Orde Baru 1966-1990 1966-1990 4.4 4,4 5.4 5,4 11.6 11,6 10.6 10,6

Sumber: Booth 1998: 18.

Catatan: ini persentase pertumbuhan tahunan rata-rata dihitung oleh Booth oleh fitting kurva eksponensial dengan data untuk tahun yang ditunjukkan. Up to 1873 data refer only to Java. Sampai dengan 1873 data hanya mengacu ke Jawa.

Para periode pasca-1945

Setelah kemerdekaan, ekonomi Indonesia telah pulih dari penderitaan pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan (1945-1949), di atas pemulihan lambat dari Depresi tahun 1930-an. Selama periode 1949-1965, ada sedikit pertumbuhan ekonomi, terutama di tahun 1950-1957. Pada 1958-1965, tingkat pertumbuhan menyusut, sebagian besar karena ketidakstabilan politik dan tidak sesuai langkah-langkah kebijakan ekonomi. Awal ragu-ragu demokrasi ditandai oleh pertarungan kekuasaan antara presiden, tentara, partai komunis dan kelompok-kelompok politik lainnya. Kurs masalah dan tidak adanya modal asing yang merugikan pembangunan ekonomi, setelah pemerintah telah menghapuskan semua kendali ekonomi asing di sektor swasta di 1957-1958. Sukarno ditujukan untuk swasembada dan substitusi impor dan terasing pemasok modal barat bahkan lebih ketika ia mengembangkan simpati komunis.

Setelah 1966, presiden kedua, Soeharto umum, memulihkan aliran modal Barat, membawa kembali stabilitas politik dengan peranan yang kuat untuk tentara, dan memimpin Indonesia menjadi sebuah periode ekspansi ekonomi di bawah Orde Baru yang otoriter-nya (Orde Baru) rezim yang berlangsung sampai 1997 (lihat di bawah untuk tiga fase di Orde Baru). Dalam periode ini output industri meningkat dengan cepat, termasuk baja, aluminium, dan semen tetapi juga produk-produk seperti makanan, tekstil dan rokok. Dari tahun 1970 hingga sekarang harga minyak naik di pasar dunia yang disediakan Indonesia dengan pendapatan besar dari ekspor minyak dan gas. Kayu ekspor bergeser dari log untuk kayu lapis, pulp, dan kertas, pada harga membentang besar hutan hujan lingkungan berharga.

Soeharto berhasil menerapkan sebagian dari pendapatan untuk pengembangan industri manufaktur berteknologi maju. Mengacu pada periode ini pertumbuhan ekonomi stabil, Laporan Bank Dunia tahun 1993 berbicara tentang sebuah ‘Asia Timur Miracle’ menekankan stabilitas makroekonomi dan investasi dalam modal manusia (World Bank 1993: vi).

Krisis keuangan pada tahun 1997 menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang tersembunyi dalam perekonomian seperti sistem keuangan yang lemah (dengan kurangnya transparansi), investasi tidak menguntungkan dalam real estat, dan kekurangan dalam sistem hukum. Korupsi yang sedang berkembang di semua tingkat birokrasi pemerintahan secara luas dikenal sebagai KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme). Praktek-praktek karakter-kedatangan-usia 32-tahun, sangat sentralistis, rezim otokratis Soeharto.

Dari tahun 1998 sampai sekarang

Hari ini, perekonomian Indonesia masih menderita dari parah masalah pembangunan ekonomi setelah krisis keuangan tahun 1997 dan selanjutnya reformasi politik setelah Soeharto turun pada tahun 1998. Gerakan separatis dan rendahnya tingkat keamanan di daerah provinsi, serta kebijakan politik yang relatif stabil, beberapa bentuk masalah yang saat ini. Masalah tambahan termasuk kurangnya jalur hukum yang dapat diandalkan dalam perselisihan kontrak, korupsi, kelemahan dalam sistem perbankan, dan hubungan tegang dengan Dana Moneter Internasional. Kepercayaan investor masih rendah, dan untuk mencapai pertumbuhan di masa depan, reformasi internal akan penting untuk membangun kepercayaan dari donor internasional dan investor.

Suatu hal yang penting dalam agenda reformasi adalah otonomi daerah, membawa keuntungan yang lebih besar pangsa ekspor ke daerah produksi bukan metropolitan ke Jawa. Namun, kebijakan desentralisasi tidak selalu meningkatkan kesatuan nasional atau meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan.

Sebuah comeback yang kuat dalam ekonomi global mungkin di tangan, tapi belum belum sepenuhnya terjadi pada musim panas 2003 ketika ini ditulis.

Tambahan Tema dalam Sejarah Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara besar dan multi-faceted bahwa berbagai aspek yang menjadi fokus penelitian (misalnya, kelompok etnis, jaringan perdagangan, perkapalan, kolonialisme dan imperialisme). Satu bisa fokus pada daerah yang lebih kecil (provinsi, pulau), wilayah yang lebih besar dan juga pada (kepulauan barat, kepulauan timur, Kepulauan Luar secara keseluruhan, atau Indonesia di Asia Tenggara). Tanpa mencoba untuk menjadi lengkap, tema yang telah sebelas subyek perdebatan dalam sejarah ekonomi Indonesia diperiksa di sini (di debat lain lihat juga Houben 2002: 53-55; Lindblad 2002b: 145-152; Dick 2002: 191-193; Engkau 2002 : 242-243).

Ekonomi adat dan ekonomi dualis

Meskipun pengusaha barat memiliki keunggulan dalam teknologi know-how dan penyediaan modal investasi selama periode akhir-kolonial, telah ada kelas tradisional yang kuat dan dinamis dari pengusaha (pedagang dan petani) di berbagai daerah Indonesia. Resilien pada saat kelesuan ekonomi, licik dalam simbiosis dengan para pedagang dari negara Asia lainnya (khususnya Cina), pengusaha Indonesia telah direhabilitasi setelah relatif meremehkan cara yang sering digambarkan dalam literatur pra-1945. Salah satu penulis-penulis awal, JH Boeke, memulai sebuah sekolah pemikiran yang berpusat pada gagasan tentang ‘dualisme ekonomi’ (merujuk ke barat modern dan sektor timur stagnan). Sebagai akibatnya, dualisme istilah ‘sering digunakan untuk menunjukkan superioritas barat. Dari tahun 1960-an selanjutnya gagasan tersebut telah diganti dengan analisis yang lebih obyektif ekonomi dualis yang tidak begitu menghakimi tentang karakteristik pembangunan ekonomi di sektor Asia. Beberapa berfokus pada dualisme teknologi (seperti B. Higgins) lain pada etnis spesialisasi dalam berbagai cabang produksi (lihat juga 2002b Lindblad: 148, Touwen 2001: 316-317).

Karakteristik imperialisme Belanda

Debat lain giat menyangkut karakter dan motif untuk ekspansi kolonial Belanda. Imperialisme Belanda dapat dilihat sebagai memiliki campuran lebih kompleks politik, motif ekonomi dan militer yang mempengaruhi keputusan tentang batas kolonial, menegakkan kekuasaan politik untuk mengeksploitasi minyak dan sumber daya alam lainnya, dan mencegah pemberontakan lokal. Tiga tahap imperialis dapat dibedakan (Lindblad 2002a: 95-99). Tahap pertama ekspansi imperialis adalah 1.825-1.870. Selama fase gangguan ini dengan hal-hal ekonomi di luar Jawa meningkat perlahan namun intervensi militer sesekali. Tahap kedua dimulai dengan pecahnya Perang Aceh pada tahun 1873 dan berlangsung sampai tahun 1896. Selama fase inisiatif ini dalam perdagangan dan investasi asing yang diambil oleh pemerintah kolonial dan pengusaha swasta disertai oleh perluasan kolonial (militer) kontrol di daerah yang bersangkutan. Tahap ketiga dan terakhir ditandai oleh imperialisme agresif skala penuh (sering dikenal sebagai ‘perdamaian’) dan berlangsung dari 1896 hingga 1907.

Dampak dari sistem budidaya pada perekonomian adat

Tesis “involusi pertanian ‘itu dianjurkan oleh Clifford Geertz (1963) dan menyatakan bahwa proses stagnasi ditandai ekonomi pedesaan Jawa di abad kesembilan belas. Setelah penelitian yang luas, pandangan ini umumnya telah dibuang. Kolonial pertumbuhan ekonomi dirangsang pertama oleh Sistem Budidaya, kemudian oleh promosi dari perusahaan swasta. Non-pertanian kerja dan daya beli meningkat dalam ekonomi pribumi, meskipun ada banyak kesenjangan regional (Lindblad 2002a: 80; 2002b :149-150).

Keanekaragaman Daerah dalam ekspansi ekonomi ekspor yang dipimpin

Kontras antara Jawa yang padat penduduknya, yang telah dominan dalam hal ekonomi dan politik untuk waktu yang lama, dan Kepulauan Luar, yang adalah, besar wilayah berpenduduk jarang, sudah jelas. Di antara Kepulauan Luar kita dapat membedakan antara daerah-daerah yang didorong ke depan oleh perdagangan ekspor, baik dari asal Indonesia atau Eropa (contoh Palembang, Sumatera Timur, Kalimantan Tenggara) dan daerah-daerah yang tinggal di belakang dan hanya perlahan mengambil buah dari modernisasi yang mengambil tempat tempat lain (seperti misalnya Benkulu, Timor, Maluku) (Touwen 2001).

Perkembangan negara kolonial dan peran Etis

Baiklah ke paruh kedua abad kesembilan belas, kebijakan resmi Belanda adalah untuk menjauhkan diri dari campur tangan dengan urusan lokal. Sumber daya langka administrator kolonial Belanda harus disediakan untuk Java. Ketika Perang Aceh memulai periode ekspansi imperialis dan konsolidasi kekuasaan kolonial, panggilan untuk lebih concern dengan masalah adat terdengar dalam politik Belanda, yang mengakibatkan Politik Etis resmi yang diluncurkan pada tahun 1901 dan memiliki tujuan untuk meningkatkan tiga kali lipat adat kesejahteraan, memperluas sistem pendidikan, dan memungkinkan untuk beberapa partisipasi masyarakat adat dalam pemerintahan (yang mengakibatkan Dewan Rakyat (Volksraad) yang terpasang pada tahun 1918 tetapi hanya memiliki peran penasihat). Hasil Politik Etis, misalnya diukur dalam peningkatan teknologi pertanian, pendidikan, atau pelayanan kesejahteraan, masih diperdebatkan (Lindblad 2002b: 149).

Kondisi hidup kuli di kebun pertanian

Perekonomian perkebunan, yang dikembangkan di Kepulauan Luar jarang penduduknya (terutama di Sumatra) antara tahun 1870 dan 1942, sedang membutuhkan tenaga kerja yang buruk. Kekurangan tenaga kerja diselesaikan dengan merekrut buruh kontrak (kuli) di Cina, dan kemudian di Jawa. Ordonansi Coolie adalah peraturan pemerintah yang mencakup klausa pidana (yang diperbolehkan untuk hukuman oleh pemilik perkebunan). Menanggapi melaporkan penyalahgunaan, pemerintah kolonial mendirikan Inspektorat Ketenagakerjaan (1908), yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kuli di perkebunan. Keadaan hidup dan pengobatan para kuli telah menjadi subyek perdebatan, khususnya mengenai pertanyaan apakah pemerintah cukup berupaya dalam melindungi kepentingan pekerja atau diizinkan pelecehan untuk bertahan (Lindblad 2002b: 150).

Kolonial drain

Berapa besar proporsi keuntungan ekonomi terkuras habis dari koloni ke ibu negara?  Dampak merugikan drain modal, sebagai imbalan atas inisiatif kewirausahaan Eropa yang diterima, telah diperdebatkan, serta metode pengukuran yang tepat. Ada juga pembuangan kedua ke negara asal dari kelompok etnis imigran, terutama ke China (Van der Eng 1998; 2002b Lindblad: 151).

Posisi Cina dalam perekonomian Indonesia

Dalam ekonomi kolonial, pedagang perantara atau tengkulak Cina memainkan peran penting dalam penyediaan kredit dan merangsang budidaya tanaman ekspor seperti rotan, karet dan kopra. Sistem kolonial hukum membuat perbedaan eksplisit antara Eropa, Cina dan Indonesia. Ini membentuk akar masalah di kemudian etnis, karena penduduk minoritas Cina di Indonesia menjadi suatu yang penting (dan kadang-kadang merasa iri) posisi sebagai pemilik modal dan pengusaha. Ketika terancam oleh kekacauan politik dan sosial, jaringan bisnis Cina mungkin kadang-kadang menyalurkan dana modal untuk deposito di luar negeri.

Kekacauan Ekonomi selama ‘Orde Lama’

Periode, 1945-1965, ditandai oleh ekonomi (dan politik) kekacauan meskipun beberapa pertumbuhan ekonomi dapat disangkal memang terjadi selama bertahun-tahun. Namun, ketidakstabilan ekonomi makro, kurangnya investasi asing dan kekakuan struktural membentuk masalah ekonomi yang berhubungan erat dengan perjuangan kekuatan politik. Sukarno, presiden pertama republik Indonesia, memiliki menyukai vokal kolonialisme. Usahanya untuk menghilangkan kontrol ekonomi asing yang tidak selalu mendukung perjuangan ekonomi negara berdaulat yang baru.. ‘Orde Lama’ telah lama menjadi ‘daerah hilang’ dalam sejarah ekonomi Indonesia, tetapi pembentukan negara kesatuan dan penyelesaian isu-isu politik utama, termasuk beberapa derajat konsolidasi teritorial (serta konsolidasi peran tentara) sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional (Dick 2002: 190; Mackie 1967).

Pengembangan kebijakan dan perencanaan ekonomi selama ‘periode Orde Baru’

Orde Baru (Orde Baru) Soeharto menolak mobilisasi politik dan ideologi sosialis, dan mendirikan rezim dikontrol ketat yang putus asa penyelidikan intelektual, tapi menempatkan perekonomian Indonesia kembali pada rel. Arus baru investasi asing dan program-program bantuan asing tertarik, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali itu karena program keluarga berencana berkurang, dan terjadi transformasi dari ekonomi terutama pertanian menuju ekonomi industrialisasi. Thee Kian Wie membedakan tiga fase dalam periode ini, masing-masing yang patut dipelajari lebih lanjut:

(a) 1966-1973): stabilisasi, rehabilitasi, liberalisasi parsial dan pemulihan ekonomi;

(b) 1974-1982: booming minyak, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan meningkatnya intervensi pemerintah;

(c) 1983-1996: pasca boom minyak, deregulasi, liberalisasi diperbaharui (sebagai reaksi terhadap harga minyak yang terus turun-), dan pertumbuhan ekspor yang dipimpin cepat. Selama tahap terakhir, komentator (termasuk ekonom akademik) semakin prihatin tentang korupsi berkembang di semua tingkat birokrasi pemerintah: KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme) praktek, karena mereka kemudian menjadi dikenal (Thee 2002: 203-215).

KRISMON, KRISTAL Keuangan, krisis ekonomi dan politik: KRISMON, Kristal

Krisis keuangan tahun 1997 dimulai dengan krisis kepercayaan menyusul depresiasi baht Thailand pada bulan Juli 1997. Core faktor yang menyebabkan krisis ekonomi berikutnya di Indonesia adalah kuasi-nilai tukar rupiah tetap, cepat naik utang luar negeri jangka pendek dan sistem keuangan yang lemah. Keparahannya harus dihubungkan dengan faktor-faktor politik juga: krisis moneter (KRISMON) menyebabkan krisis total (kristal) karena respon kebijakan gagal rezim Soeharto. Soeharto telah berkuasa selama 32 tahun dan pemerintah telah menjadi sangat terpusat dan korup dan tidak mampu mengatasi krisis secara kredibel. Asal-usul, konsekuensi ekonomi, dan dampak sosial-ekonomi dari krisis masih dalam pembahasan. (Thee 2003: 231-237; Arndt and Hill 1999). (Engkau 2003: 231-237; Arndt dan Hill 1999).

 
Leave a comment

Posted by on 9 June 2010 in FE UNRAM 09

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: